Fwd> Perjuangan Bunda Khofifah, sumber: http://www.kabargres.com/?mod=read&id=1427
Jadi Bacaan Wajib Mahasiswa Pasca Sarjana UI
* Buku “Khofifah Indar Parawansa, Melawan Pembajakan Demokrasi, Pelajaran dan Tragedi Pilkada Jatim”
Surabaya (KabarGres.com) - Setelah dilaunching di Jakarta pada Selasa (25/5), buku “Khofifah Indar Parawansa, Melawan Pembajakan Demokrasi, Pelajaran dan Tragedi Pilkada Jatim”, mendapat respon sangat luar biasa di kalangan masyarakat. "Bahkan, buku yang merupakan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia ini telah dijadikan bacaan wajib bagi para mahasiswa pasca sarjana sosial politik Universitas Indonesia. Ini informasi yang saya dapat dari Effendi Ghazali (pakar komunikasi politik UI, red)," demikian ungkap mantan calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebelum acara Launching dan Bedah Buku, bertempat di Gedung Museum Nahdlatul Ulama, Jl Gayungsari Timur 35, Surabaya, Minggu (30/5).
Menurut Khofifah, dalam Pemilukada Jatim persoalan DPT fiktif dan duplikasi data terjadi. Menurut dia, kondisi tersebut adalah upaya pembajakan demokrasi. “Makanya, pengaspalan demokrasi oleh akademisi, penting dilakukan agar demokrasi dengan prinsip egalitarianisme berjalan mulus,” katanya.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghazali, menilai kasus Khofifah dalam Pemilukada Jatim mengingatkan masih ada pekerjaan demokrasi dalam politik pasar bebas. “Kalau tidak dibereskan, kita tidak akan ke mana-mana. Seperti soal DPS dan DPT,” ujarnya.
Sementara itu, mantan pengacara pasangan Khofifah-Mudjiono pada Pilgub Jatim, Ma’ruf Syah yang juga menjadi nara sumber acara launching dan bedah buku, mengatakan Panwaslu selama ini belum berperan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. “Seperti pada Pilkada Jawa Timur, Panwas tidak berfungsi karena diam saja melihat kecurangan,” tuturnya.
Menurut Ma'ruf, jika ingin demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan semakin meningkat kualitasnya, kewenangan Panwaslu harus diperkuat. “Panwas selama ini hanya menjadi aksoseris Pilkada,” ungkapnya.
H. Taufikurrahman Saleh, SH, M.Si., saat memberikan testimoni, mengatakan dalam dunia politik memang yang kuat yang biasa menang bukan yang terbaik.
Buku yang merekam tentang carut marut Pemilukada Jatim ini ditulis Ahmad Millah Hasan. Tujuan penulisan buku ini untuk mengingatkan proses Pemilukada yang hingga kini memang masih menjadi persoalan. (toro)
Teks foto: Khofifah Indar Parawansa dengan sabar membubuhkan tanda tangan pada buku “Khofifah Indar Parawansa, Melawan Pembajakan Demokrasi, Pelajaran dan Tragedi Pilkada Jatim”, di Gedung Museum Nahdlatul Ulama, Jl Gayungsari Timur 35, Surabaya, Minggu (30/5).
Surabaya (KabarGres.com) - Setelah dilaunching di Jakarta pada Selasa (25/5), buku “Khofifah Indar Parawansa, Melawan Pembajakan Demokrasi, Pelajaran dan Tragedi Pilkada Jatim”, mendapat respon sangat luar biasa di kalangan masyarakat. "Bahkan, buku yang merupakan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia ini telah dijadikan bacaan wajib bagi para mahasiswa pasca sarjana sosial politik Universitas Indonesia. Ini informasi yang saya dapat dari Effendi Ghazali (pakar komunikasi politik UI, red)," demikian ungkap mantan calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebelum acara Launching dan Bedah Buku, bertempat di Gedung Museum Nahdlatul Ulama, Jl Gayungsari Timur 35, Surabaya, Minggu (30/5).
Menurut Khofifah, dalam Pemilukada Jatim persoalan DPT fiktif dan duplikasi data terjadi. Menurut dia, kondisi tersebut adalah upaya pembajakan demokrasi. “Makanya, pengaspalan demokrasi oleh akademisi, penting dilakukan agar demokrasi dengan prinsip egalitarianisme berjalan mulus,” katanya.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghazali, menilai kasus Khofifah dalam Pemilukada Jatim mengingatkan masih ada pekerjaan demokrasi dalam politik pasar bebas. “Kalau tidak dibereskan, kita tidak akan ke mana-mana. Seperti soal DPS dan DPT,” ujarnya.
Sementara itu, mantan pengacara pasangan Khofifah-Mudjiono pada Pilgub Jatim, Ma’ruf Syah yang juga menjadi nara sumber acara launching dan bedah buku, mengatakan Panwaslu selama ini belum berperan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. “Seperti pada Pilkada Jawa Timur, Panwas tidak berfungsi karena diam saja melihat kecurangan,” tuturnya.Menurut Ma'ruf, jika ingin demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan semakin meningkat kualitasnya, kewenangan Panwaslu harus diperkuat. “Panwas selama ini hanya menjadi aksoseris Pilkada,” ungkapnya.
H. Taufikurrahman Saleh, SH, M.Si., saat memberikan testimoni, mengatakan dalam dunia politik memang yang kuat yang biasa menang bukan yang terbaik.
Buku yang merekam tentang carut marut Pemilukada Jatim ini ditulis Ahmad Millah Hasan. Tujuan penulisan buku ini untuk mengingatkan proses Pemilukada yang hingga kini memang masih menjadi persoalan. (toro)
Teks foto: Khofifah Indar Parawansa dengan sabar membubuhkan tanda tangan pada buku “Khofifah Indar Parawansa, Melawan Pembajakan Demokrasi, Pelajaran dan Tragedi Pilkada Jatim”, di Gedung Museum Nahdlatul Ulama, Jl Gayungsari Timur 35, Surabaya, Minggu (30/5).
